Pengertian Otonomi Daerah, Dasar Hukum, Tujuan, Prinsip dan Makalah

Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah[2] sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan umum

Adanya otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum lebih maksimal. Pelayanan umum ada di lembaga pemerintah pada tiap-tiap daerah. Pelayanan umum yang lebih maksimal membuat masyarakat bisa mampu merasakan secara langsung dari manfaat terselenggaranya otonomi daerah.

2. Peningkatan Daya saing rendah

Terselenggaranya otonomi daerah diharapkan bisa mampu menimbulkan terjadinya peningkatan daya saing daerah namun harus tetap memperhatikan adanya keanekaragaman dalam suatu daerah. Keanekaragaman itu harus melihat kekhususan dan juga keistimewaan pada suatu daerah tertentu serta diharapkan tetap menjaga keutuhan Bhineka Tunggal Ika.
Meski daerah di negara Indonesia memiliki keanekargaman, kekhususan dan keistimewaan tertentu diharapkan bisa menjaga keutuhan Bhineka Tunggal Ika.

3. Peningkatan Kesejahteraan rakyat

Jika pelayanan umum lebih maksimal dan juga lebih memadai, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom diharapkan bisa terjadi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan masyarakat di daerah otonom bisa menggunakan hak dan juga kewajibannya secara tepat dan juga secara bertanggung jawab.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga bisa dijadikan bukti sebagai keberhasilan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga diharapkan daerah otonom lainnya mampu meniru daerah otonom tersebut.

Secara Konseptual Tujuan Otonomi Daerah

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi.

Tujuan Politik

Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan Administratif

Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah.

Tujuan Ekonomi

Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Prinsip Otonomi Daerah

Terdapat prinsip-prinsip dalam otonomi daerah, antara lain:

Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agamar, peradilan, dan keamanan. serta fiskal nasional.

Prinsip Otonomi Nyata

Prinsip otonomi nyata artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Prinsip Otonomi Bertanggung Jawab

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Manfaat Otonomi Daerah

Manfaat otonomi daerah yang harus diketahui oleh masyarakat luas :

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah Bisa Disesuaikan Dengan Kepentingan Masyarakat Daerah

Itulah manfaat terpenting dalam otonomi daerah, masyarakat yang terlibat dalam otonomi daerah bisa disesuaikan kepentingannya. Mengingat masyarakat dalam otonomi daerah sifatnya adalah heterogen atau bermacam-macam jenis dan memiliki kepentingan yang berbeda pula. Melalui otonomi daerah ini kepentingannya bisa disesuaikan.

2. Pemotongan Jalur Birokrasi

Manfaat otonomi daerah bagi negara akan meotonh jalur birokrasi yang rumit dari pemerintah pusat. Pelaksanaan pemerintahannya juga bisa lebih terpusat dibandingkan dengan yang lainnya.

3. Lebih Realistik

Berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksanaannya akan lebih ralistik atau nyata dibandingkan dengan keputusan pemerintah pusat, yang tidak menganut otonomi daerah. Pelaksanaannya akan lebih sulit.

4. Penetrasi Yang Lebih Baik Di Daerah Terpencil

Dengan adanya otonomi daerah, asas desentralisasi bisa membuat penetrasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah terpencil yang letaknya jauh dari pemerintah pusat. Karena hal tersebut, sering membuat masyarakat yang jauh dari pemerintah pusat tersebut tidak memahami apa saja kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Hambatan pemahaman masyarakat daerah terpencil tersebut adalah elite lokal dan juga sedikitnya dukungan terhadap program yang dibuat oleh pemerintah pusat.

5. Presentasi Ke Kelompok Yang Lebih Luas

Peraturan pemerintah yang dibuat akan dipresentasikan kembali ke kelompok yang lebih luas. Terdapat kesamaan ketika akan mengalirkan sumber daya dan juga modal yang dimiliki pemerintah. Presentasi itu akan dilakukan kepada kelompok politik, kelompok etnis dan juga berbagai kelompok keagamaan.

6. Peningkatan Kapasitas Teknis

Manfaat Otonomi daerah berguna dalam peningkatan kapasitas teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat berfungsi sebagai lembaga yang melakukan privat terhadap masyarakat yang ada di daerah.

7. Meningkatkan Efisiensi Pemerintah Pusat

Otonomi daerah bisa meningkatkan efisiensi dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat bukanlah puncak kepemimpinan melainkan pemerintahan di daerah otonom diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah otonom itu sendiri.

8. Masyarakat Otonom Ikut Berpasrtisipasi Dalam Kebijakan Pemerintah

Dalam daerah otonom, masyarakat otonomnya tidak hanya diam saja mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Manfaat otonomi daerah bagi masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan juga pelaksanaan berbagai macam program yang dilakukan dan dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat otonomnya lebih aktif.

9. Meningkatkan Pengawasan

Otonomi daerah memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh elite lokal. Elite lokal tersebut kadang tidak memiliki simpati terhadap program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga kelompok tersebut tidak mau turut andil dalam pembangunan nasional.

Akibatnya adalah kelompok elite lokal tersebut memandang rendah masyarakat yang ada di pedesaan. Untuk status sosial jelas masyarakat pedesaan kalah jauh dengan kelompok elite tersebut sedangkan untuk kesejahteraannya pun juga kalah jauh dengan kelompok tersebut.

10. Mudah Dalam Pengaturan Administrasi Pemerintahan

Otonomi daerah bisa menyesuaikan dan memudahkan dalam penataan administrasi pemerintahan, sehingga jika dareah tersebut telah berhasil dalam melakukan administrasi pemerintahan. Daerah itu bisa ditiru atau jejaknya akan diikuti oleh daerah yang lainnya.

ASAS OTONOMI DAERAH

Desentralisasi

Adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri.

Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu.

Tugas pembantuan

Adalah Penugasan sebagian urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tinggalkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.